Fungsi Imigrasi
Menurut UU No. 6 Tahun 2011, fungsi imigrasi meliputi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Fungsi Imigrasi
Menurut UU No. 6 Tahun 2011, fungsi imigrasi meliputi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih rinci, fungsi ini mencakup pengelolaan lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia serta pengawasan untuk menjaga kedaulatan dan ketertiban negara.
Rincian fungsi imigrasi
-
Pelayanan Keimigrasian:Memberikan layanan seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal kepada warga negara asing maupun warga negara Indonesia.
-
Penegakan Hukum:Melakukan pengawasan dan tindakan terhadap orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan, termasuk tindakan administratif keimigrasian seperti pencantuman dalam daftar pencegahan, pembatasan izin tinggal, atau deportasi.
-
Keamanan Negara:Menjaga kedaulatan negara dengan mengawasi arus keluar masuknya orang ke wilayah Indonesia.
-
Fasilitator Pembangunan:Mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan mobilitas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.
Kedudukan dan fungsi imigrasi secara umum merujuk pada peran dan posisi lembaga imigrasi dalam sistem pemerintahan serta tugas-tugas yang dijalankan, khususnya dalam hal lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah suatu negara.
Kedudukan Imigrasi
Imigrasi di Indonesia berada di bawah:
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Lembaga teknis yang mengurus keimigrasian adalah:
- Direktorat Jenderal Imigrasi.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Semarang berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis pemerintahan di bidang keimigrasian, yang bertanggung jawab kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Fungsi Imigrasi
Imigrasi memiliki fungsi utama dalam:
- Pelayanan Keimigrasian
Penerbitan paspor WNI.
Penerbitan izin tinggal bagi orang asing.
Penerbitan visa dan dokumen keimigrasian lainnya.
Pengawasan Keimigrasian
Pengawasan lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia.
Pengawasan orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia.
Penegakan hukum keimigrasian (deportasi, penangkalan, detensi imigrasi)
- Penegakan Hukum
Melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian (misalnya orang asing overstay, penyalahgunaan izin tinggal, dsb.
- Keamanan Nasional
Mendukung stabilitas dan keamanan negara dengan cara mengontrol mobilitas warga negara dan orang asing. - Fasilitator Pembangunan Ekonomi
Memberikan kemudahan izin tinggal kepada tenaga kerja asing, investor, atau wisatawan, guna mendukung pembangunan nasional.
Dasar Hukum
Beberapa dasar hukum yang mengatur kedudukan dan fungsi imigrasi di Indonesia, antara lain:
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak atas Izin Tinggal
- Peraturan dan regulasi turunan lainnya
