Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan PNBP oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Keuangan RI di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang
Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kualitas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan PNBP di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang pada tanggal 5 sampai dengan 7 November 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan PNBP di lingkungan Kantor Imigrasi telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung upaya peningkatan penerimaan negara. Tim monitoring dan evaluasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi serta perwakilan dari Kementerian Keuangan RI melakukan peninjauan langsung terhadap beberapa aspek penting pengelolaan PNBP, meliputi realisasi atas target PNBP, penggunaan dana PNBP, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta proyeksi dan perkembangan realisasi PNBP ke depan.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan Monev ini juga diisi dengan diskusi dan paparan dari pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang terkait capaian realisasi PNBP tahun berjalan dan strategi optimalisasi yang telah dilaksanakan. Tim evaluator memberikan arahan serta rekomendasi perbaikan dalam aspek tata kelola keuangan, efisiensi penggunaan dana PNBP, serta akurasi pelaporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan PNBP, baik dari sisi penerimaan maupun penggunaannya, agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap penerimaan negara.
Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Kementerian Keuangan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan PNBP guna mendukung pembangunan nasional dan pelayanan publik yang prima.
