Kunjungan kerja dari Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi

Semarang – Selasa, (05/11/2019) Sahabat Mido, Hari ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang mendapat Kunjungan kerja dari Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Nugroho.
Kunjungan ini dalam rangka meninjau pembangunan zona integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dicanangkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.

 

 

Pada kunjungan kerja hari ini, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tarsono, beserta Kepala Divisi Keimigrasian, Esti Winahyu Nur Handayani dan juga Kepala Divisi Pemasyarakatan, Marasidin Siregar. Rombongan disambut oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, Filianto Akbar dan jajaran pejabat administrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.
Kemudian beliau diajak untuk meninjau langsung progres renovasi sarana dan prasarana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.

Kepala Kantor Imigrasi kelas I TPI Semarang menjelaskan secara detail standar layanan dan inovasi yang telah dilakukan Kanim Semarang untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Renovasi bangunan kantor merupakan salah satu wujud nyata komitmen yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi kelas I Semarang untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Dalam kunjungan kali ini Staf Ahli Menteri Menteri Hukum dan HAM, mengapresiasi kinerja dan komitmen jajaran Kantor Imigrasi kelas I TPI Semarang dalam mewujudkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM. Selanjutnya Staf Ahli Menteri Menteri Hukum dan HAM menjelaskan tentang pentingnya transformasi dan implementasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM serta pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Sebagai penutup kunjungan kerja hari ini, Staf ahli menteri Hukum dan HAM berpesan untuk terus mengawal perjalanan pembangunan ZI yang memasuki tahap evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan menegaskan pentingnya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.