Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) di Kabupaten Semarang

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Kabupaten Semarang yang dihadiri dari unsur Polri, TNI, dan Forkopimda Kabupaten Semarang yang berlangsung di Balemong Resort, Kabupaten Semarang, Rabu (7/11/2018).

Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Jateng, Ramli HS menyampaikan, kegiatan ini merupakan wujud sinergitas dalam rangka kegiatan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Semarang.

“Pengawasan ini untuk melakukan deteksi dini, jangan sampai Warga Negara Asing (WNA) yang ada di Kabupaten Semarang melakukan pelanggaran hukum dan menyalahgunakan izin tinggal maupun lainnya,” jelas Ramli.

Dikatakannya bahwa Tim Pora adalah tim yang terdiri dari instansi atau lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi terkait keberadaan dan kegiatan orang asing.

Tujuan dibentuknya Tim Pora sendiri untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Menurutnya, Tim Pora yang sudah dibentuk ini harus secara berkala melakukan pertemuan dalam rangka menyampaikan informasi di wilayah masing-masing.

“Untuk kegiatan ke depan yang harus kita lakukan dalam mengantisipasi terhadap WNA yang melakukan pelanggaran di wilayah Kabupaten Semarang harus kita koordinasikan dan kita tindak lanjuti, yakni berupa operasi di lapangan berdasarkan adanya laporan dari instansi atau pihak-pihak terkait yang sifatnya mengandung unsur kebenaran, bukan laporan fiktif,” jelas Ramli.

Pihaknya berharap dengan adanya Tim Pora khususnya di Kabupaten Semarang ini mampu bekerja sama dan bertukar informasi tentang keberadaan WNA yang ada di wilayahnya. Ini semua untuk deteksi dini dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Tidak hanya dari instansi pemerintah semata yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing, namun masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang nantinya bisa kita tindak lanjuti,” pungkas Ramli.